Menggali Potensi Pajak PPh Pasal 22 Bendaharawan Pada UPT Satuan Pendidikan 10 SMP Negeri Kota Tangerang
Abstract
Income tax is is collected by the government treasurer, including the treasurer of the central government, regional government, government agencies or institutions, and other state institutions, namely with regard to payment for the delivery of goods, including the understanding that the treasurer is is obliged as the cash holder and other officers carry out the same function. This study aims to study and analyze the process of collection and deduction, to find out how much and how to report the deduction of income tax at the Yunior Hight School institution in Tangerang for the year of 2017 and 2018. The results of this study can be concluded that the process of withholding and collecting tax income on the procurement of goods at a rate of 1.5% in accordance with tax regulations and the treasurer does not report the periodic report on the purchase of goods in 2017 to the local Tax Service Office (KPP). The institution withholding and collecting PPh Article 22 is appropriate based on Law Number 36 of 2008.
References
Bawono, Rangga, Icuk dan Novelsyah, Mochamad. 2016. Perpajakan untuk Bendaharawan. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
Handayani, Rini. 2009. Sistem Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Hery. 2008. Pengantar Akuntansi I. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Judisseno, Rimsky K. (2005), Perpajakan (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Kuncoro. M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis ?. PT Gelora Aksara Pratama. Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. 2011. Pepajakan. Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
Masdiasmo. 2003. Perpajakan, Edisi 9 Revisi. Andi, Yogyakarta.
Muljono, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008.
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 34/PMK.010/2017.
Samsul Ramli. 2014. Mengatasi aneka masalah teknis pengadaan barang/jasa pemerintah.visimedia. Jakarta.
Siti Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.
Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan kasus. Salemba Empat, Jakarta.
Supriyanto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tumbel, Arnestha. 2017. Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Oleh bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan Manado: Universitas Sam Ratulangi.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
Copyright (c) 2020 Liquidity

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.