Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPM-PDT) Provinsi Gorontalo

  • Felmi D. Lantowa Universitas Muhammadiyah Gorontalo
  • Joice Machmud Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Keywords: Kinerja, Anggaran, Belanja

Abstract

Tujuan penelitian adalah analisis kinerja anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal (BPM-PDT). Sesuai dengan permendagri No 21 Tahun 2011 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa LRA terdiri dari Pendapatan-LRA dan belanja. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh data sekunder digunakanuntukmendukungdanmelengkapi data primer yaitu berupa LRA empat tahun terakhir yaitu 2011-2014 dan sumber kepustakaan lainnya yang diperoleh dari perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis varians, analisis pertumbuhan dan analisis efisiensi sangat berpengaruh untuk dapat mengetahui hasil kerja anggaran dan realisasi belanja langsung APBD setiap tahunnya.

References

Ekawarna, Shita Unjaswati, Sam, Iskandar, dan Rahayu, Sri. 2009. Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume 1, No 1, Februari 2009.
Horngren.,Harrison., Oliver. 2009. Accounting Eight Edition. PearsonEducation, Inc. New Jersey.
Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.
Mahsun, Muhamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
Mahsun, Muhamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi.Yogyakarta.
Laporan realisasi BPM-PDT Provinsi Gorontalo anggaran total belanja periode 2011–2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Jakarta: Salemba Empat.
Raharjaputra, S Hendra. 2009. Manajemen Keuangan Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
Yandri, P., 2012, Autonomy Policy and Social Welfare in Tangerang City, Economic Journal of Emerging Markets, 4 (1): 52-62.
Published
2020-08-24
Section
Articles